MEKANISME BELANJA ANGGARAN PENANGANAN COVID CORONA
MEKANISME BELANJA ANGGARAN PENANGANAN COVID CORONA

MEKANISME BELANJA ANGGARAN PENANGANAN COVID CORONA

⁣Untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN, yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa, serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.⁣

Dalam rangka pengaturan mengenai pelaksanaan anggaran atas tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN tersebut, Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi COVID-19.⁣

Ada 4 kerangka utama yang menjadi ruang lingkup pengaturan dari PMK tersebut, yaitu mengenai:⁣
1. Mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19;⁣
2. Pengalokasian dana untuk penanganan pandemi COVID-19 dalam DIPA K/L;⁣
3. Klasifikasi akun khusus COVID-19 untuk alokasi dana penanganan pandemi COVID-19; dan ⁣
4. PMK ini berlaku dalam masa penanganan pandemi COVID-19.⁣

[info tentang mekanisme pembayarannya⁣ silahkan klik infografis di atas]

Sumber: @ditpa_djpb

Aturan Teknis Terkait Belanja APBN untuk Penanganan COVID-19 Terbit

Jakarta, 06/05/2020 Kemenkeu -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan teknis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi COVID-19 agar tetap akuntabel.

Peraturan ini menjelaskan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja, alokasi dana penanganan pandemi yang dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L), pengelompokan dana penanganan COVID-19 dalam akun khusus COVID-19, dan masa berlaku PMK 43/2020.

Salah satu aturannya ialah memungkinkan Pejabat Perbendaharaan untuk mencairkan anggaran dalam keadaan mendesak atau tidak dapat ditunda walaupun dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA (Pasal 3 ayat 2). 

Namun, pencairan mendesak ini hanya terbatas untuk obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan, dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19. 

Peraturan ini juga mencakup di antaranya mekanisme pembayaran, pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial (bansos) pada K/L serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (nr/f)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan, alokasi dana yang akan digunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19) harus dialokasikan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian negara/Lembaga (K/L).

Aturan ini, tertuang dalam PMK No. 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019.

PMK yang ditetapkan oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada 24 April 2020 ini, mengatur mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan virus corona.

Baca Juga: Pemerintah refocusing dan realokasi anggaran demi atasi corona, berikut penggunaannya

“Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja penanganan pandemi Covid-19, alokasi dana penanganan pandemi dikelompokkan dalam klasifikasi akun khusus Covid-19,” papar Kemenkeu sebagaimana dikutip dalam PMK tersebut, Jumat (1/5).

Dengan begitu, segala kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19 akan dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA K/L. Namun apabila terdapat kondisi mendesak, maka Pejabat Perbendaharaan dapat melakukan pengeluaran yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia di dalam DIPA.

Kondisi mendesak yang dimaksud, dilakukan hanya untuk kegiatan penanganan corona berupa pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, sarana prasarana kesehatan, sumber daya manusia (SDM) baik tenaga kesehatan maupun non-kesehatan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan penanganan corona.

Selanjutnya, di dalam kondisi mendesak tersebut, maka kuasa pengguna anggaran (KPA) harus segera memastikan bahwa kegiatan pengadaan dana juga tercantum melalui revisi DIPA.

Apabila diperkirakan pagu DIPA satuan kerja (satker) tidak mencukupi atau tidak tersedia, maka kegiatan pengadaan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari pengguna anggaran. Dalam hal ini, pejabat eselon I yang ditunjuk oleh pengguna anggaran.

Adapun kegiatan dalam penanganan corona yang harus dialokasikan di dalam DIPA ini, dilakukan melalui pembuatan komitmen dalam bentuk perjanjian atau kontrak untuk pengadaan barang atau jasa.

Selain itu, komitmen ini juga ditunjukkan dengan adanya surat keputusan, surat tugas, atau surat perintah kerja lainnya dari pihak berwenang.

Baca Juga: Kemenkes realisasikan anggaran penanganan corona Rp 3,14 triliun, untuk apa saja?

“Berdasarkan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, maka KPA segera mengajukan revisi anggaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai revisi anggaran,” tandas Kemenkeu.

Ketentuan yang ada di dalam PMK ini, akan berlaku selama masa penanganan pandemi Covid-19 berlangsung.

MEKANISME BELANJA ANGGARAN PENANGANAN COVID CORONA

Higienis Kit Perlengkapan Adaptasi Kebiasaan Baru

Higenis Kit Peralatan Higenis Portable HI KIT

Sebuah Produk Perlengkapan Kebersihan Portable Higenis Kit untuk Protokol New Normal Adaptasi Kebiasaan Baru Covid 19 Corona PSBB di Indonesia dalam satu paket pouch yang dapat dikemas dengan Logo dan Merk Perusahaan Instansi Institusi Lembaga Satuan ULP Sekolah dengan Isi Kemasan Hand Sanitizer cair atau gel, Masker Wajah 3 ply, Sarung Tangan Karet, Tissu Alkohol dalam satu kemasan praktis sebagai perlengkapan New Normal Adaptasi Kebiasaan Baru Indonesia.

Higenis Kit Peralatan Higenis Portable New Normal Covid Corona

Berikut adalah Daftar Produk dalam kemasan Higienis Kit :

Masker :

Masker 3 Ply Layer Filter Density

Nomor Ijin KEMENKES AKD 21603310134

Glove Sarung Tangan :

Nomor Ijin KEMENKES RI AKL 10903714629

Hand Sanitizer :

Nomor Ijin KEMENKES RI PKD 20501910687

Hand Sanitizer Logo dan Merk Instansi

Kami melayani pembuatan Kemasan Hand Sanitizer dalam ukuran 20ml, 50ml,100 ml, 500ml, 1000ml, 5000ml dengan model dan logo sesuai kebutuhan anda baik Instansi Pemerintah, Swasta, Kementerian, dan Lembaga.

Kami Siap Melayani Anda

Masker Logo dan Merk Instansi

Kami melayani pembuatan Masker baik Kain, 3ply, dan bahan lainnya dengan model dan logo sesuai kebutuhan anda baik Instansi Pemerintah, Swasta, Kementerian, dan Lembaga.

Kami Siap Melayani Anda

Sarung Tangan Logo dan Merk Instansi

Kami melayani pembuatan Sarung Tangan Karet, Plastik, dan bahan lainnya dengan model dan logo sesuai kebutuhan anda baik Instansi Pemerintah, Swasta, Kementerian, dan Lembaga.

Kami Siap Melayani Anda

About Tentang Hygienis Kit Peralatan Higienis CV Aerotechnica